BUDGET 2 (AKUNTANSI MANAJEMEN)

ANGGARAN

PENGENALAN TERHADAP PENGANGGARAN BELANJA

Anggaran merupakan rencana operasi formal yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan.  Penganggaran menbantu manajemen untuk :

1- merencanakan masa depan dan membuat tujuan,

2- memotivasi karyawan,

3- mengkoordinir kegiatan,

4- mengenali bidang-bidang permasalahan melalui evaluasi kinerja, dan dengan demikian

5- memperbaiki kesukaran-kesukaran. 

PERIODE ANGGARAN

Sebagian besar perusahaan menggunakan periode anggaran yang sesuai dengan tahun fiskal.  Anggaran belanja tahunan sering dibagi ke dalam periode-periode yang lebih kecil - selama triwulan atau sebulan - dimana pengendalian yang lebih besar dapat dilakukan.  Ketika anggaran direvisi secara periodik untuk membuat akun mengenai perubahan kondisi internal dan eksternal, hal ini disebut dengan penganggaran belanja yang berkesinambungan.  Penganggaran diperpanjang selama beberapa tahun mengarah sebagai perencanaan jangka panjang.

PERSIAPAN ANGGARAN

Persiapan anggaran merupakan tanggung jawab komite anggaran.  Biasanya komite anggaran terdiri atas para pegawai dari seluruh tingkat manajemen karena kesuksesan proses penganggaran tergantung dari kerjasama seluruh departemen dan seluruh karyawan.  Persiapan anggaran mengikuti suatu rangkaian dimana bagian departemen mengestimasi berdasarkan perkiraan penjualan yang diterima dan disatukan ke dalam anggaran induk yang harus disetujui oleh manajemen yang lebih tinggi.  Sebagian besar bisnis awalnya mendasarkan estimasi mereka atas tahun-tahun sebelumnya.  Namun agen-agen pemerintah dan organisasi-organisasi non laba umumnya menyiapkan perkiraan begitu organisasi dibentuk (yang disebut dengan pendekatan penganggaran dasar nol). 

ANGGARAN INDUK

Anggaran induk menyatukan seluruh anggaran departemen.  Dia digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan yang sudah diperhitungkan yang disebut dengan laporan keuangan pro forma dan neraca pro forma.  Isi dari anggaran induk berbeda, tergantung dari jenis usaha (manufaktur, pembelian atau jasa).  Tetapi mereka selalu menolong manajemen membuat keputusan operasional, keuangan dan pembelanjaan modal.

KOMPONEN-KOMPONEN ANGGARAN INDUK

Anggaran induk terdiri dari tiga bagian:

1-     anggaran operasional,

2-     anggaran belanja modal, dan

3-     anggaran kas atau keuangan.

Anggaran operasional lebih jauh menjadi

1-     anggaran penjualan

2-     anggaran harga pokok penjualan, dan

3-     anggaran belanja operasional.

Proses penganggaran selalui dimulai dengan anggaran penjualan.

LAPORAN ANGGARAN KEUANGAN

Laporan anggaran pendapatan (pro forma) didasarkan pada perkiraan penjualan dan keterangan biaya yang terdapat dalam anggaran operasional.  Rasio-rasio keuangan digunakan untuk mengukur kontribusi berbagai pokok-pokok anggaran dari laporan laba rugi terhadap profitabilitas, dan untuk menganalisa antisipasi likuiditas, leverage dan pengembalian hasil atas ekuitas yang digambarkan oleh neraca anggaran.

LAPORAN KINERJA ANGGARAN

Laporan kinerja anggaran membandingkan angka-angka anggaran dengan hasil yang sebenarnya.  Mereka menunjukkan bidang-bidang masalah dan membantu manajemen mengkoreksinya, seperti hanya memperbaiki metode estimasi.  Oleh karena peran faktor-faktor eksternal, maka manajemen tidak selalu disalahkan atas kejatuhan singkat.  Meskipun begitu, merupakan suatu hal yang penting jika anggaran berisikan target-target yang dapat dicapai guna memotivasi karyawan untuk menghindari frustasi karena tujuan-tujuan-tujuan yang tidak dipenuhi.

ANGGARAN FLEKSIBEL

Ketika perubahan tingkat produksi dimasukkan ke dalam anggaran, maka dikatakan bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran fleksibel.  Biaya-biaya diklasifikasikan sebagai

1-     tetap, yang tidak berubah sehubungan dengan tingkat produksi,

2-     variabel, yang berhubungan dengan tingkat produksi,

3-     semi-variabel, yang berubah hanya melebihi tingkat produksi yang diberikan.

 Anggaran fleksibel memberikan pengakuan pada fakta bahwa biaya variabel yang berbeda tidak berubah dalam ukuran yang sama terhadap tingkat produksi.

KOMPUTER DAN ANGGARAN

Sebagian besar perusahaan menggunakan komputer untuk membantu mereka dalam usaha penganggarannya.  Keuntungan menggunakan komputer adalah

1) mereka menghemat biaya,

2) data dapat diperbaharui secara cepat dan mudah, dan

3) persiapan anggaran fleksibel dan berkesinambungan yang dipermudah.

BIAYA STANDAR

Sistem biaya standar dibuat untuk mengukur efisiensi operasi manufaktur.  Biaya standar adalah biaya produk yang ditentukan dengan cara menggabungkan biaya bahan baku tahun lalu, biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung, untuk tiba pada biaya yang dapat memenuhi tingkat produksi “normal”.  Biaya standar digunakan dalam pesanan pekerjaan dan proses sistem akuntansi biaya.  Perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual disebut dengan varians.  Varians dihitung untuk total biaya standar sama seperti komponennya: bahan baku, tenaga kerja dan overhead.  Biaya standar diperbaiki ketika perubahan muncul dalam proses manufaktur.

VARIANS BIAYA BAHAN BAKU LANGSUNG

Varians biaya bahan baku langsung dipecah menjadi

1-     varians kauntitas (apakah terlalu banyak bahan baku yang digunakan atau tidak), dan

2-     varians harga (apakah harganya terlalu tinggi daripada yang diharapkan atau tidak).  

Suatu varians kuantitas bahan baku tidak menguntungkan yang signifikan menyarankan suatu kebutuhan untuk meninjau ulang proses produksi.  Varians kuantitas bahan baku tidak menguntungkan yang signifikan menunjuk pada departemen pembelian.

VARIANS BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

Varians biaya tenaga kerja langsung dipecah menjadi

1-     varians jam tenaga kerja langsung (atau efisiensi), dan

2-     varians upah tenaga kerja langsung (atau gaji).

Varians upah tenaga kerja langsung yang signifikan memerlukan tinjauan ulang terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan personalia perusahaan.

VARIANS BIAYA OVERHEAD PABRIK

Varians biaya overhead pabrik disusun ke dalam

1-     varians volume overhead pabrik (yang terutama dipengaruhi oleh produksi dibawah kapasitas 100%), dan

2-     varians pembelanjaan overhead pabrik atau yang dapat dikendalikan (yang menangkap perbedaan jumlah overheadnya sendiri).

Analisis varians overhead pabrik, pada dasarnya kurang berada dibawah pengendalian manajemen, dan karena overhead terbuat dari berbagai jenis pengeluaran yang berbeda.  Oleh karena perubahan tingkat produksi adalah kritis dalam varians ini, anggaran fleksibel berguna secara khusus.

MENCATAT STANDAR DALAM AKUN

Varians sebagian besar dinyatakan secara jelas ketika penggunaan biaya standar tidak dimasukkan dalam akun persediaan barang dalam proses: mengkredit biaya standard an mendebit biaya aktual membuat saldo apapun dalam akun tersebut yang melebihi persediaan akhir dianggap sebagai varians.  Analisis tersebut menyatakan bahwa varians berguna bagi manajemen untuk mengerti laporan laba rugi lebih baik lagi.

BUDGET (AKUNTANSI MANAJEMEN)

DEFINISI BUDGETING
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut:

"…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu."

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi. (Wikipedia)

Unsur-unsur utama dalam anggaran:

• Keseluruhan Rencana, merupakan penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang.
• Kegiatan Perusahaan, meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan.
• Dinyatakan dalam angka, adalah unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam.
• Periode tertentu, adalah keseluruhan mengenai apa-apa saja yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Terdapat 2 macam anggaran (budget):

1. Budget Strategis, ialah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang yaitu melebihi satu periode akuntansi (melebihi 1 tahun)
2. Budget Taktis, ialan anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu satu periode akuntansi atau kurang.

Budget disusun oleh panitia penyusun anggaran ( Budgeting Committee ). Yang terdiri atas pemegang fungsi-fungsi utama ( Budget Participative ).

Anggaran mempunyai 3 kegunaan pokok yaitu:

• Sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang.
• Sebagai alat koordinasi kerja. Dengan adanya anggaran semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik, untuk menuju pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
• Sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang.

Disisi lain anggaran juga memiliki kelemahan antara lain:

1. Anggaran (Budget) hanyalah suatu alat.
2. Anggaran (Budget) tidak menggantikan posisi manajemen.

Proses penyusunan anggaran:

• Mencari faktor yang tersulit.
• Posisi perusahaan dalam persaingan ( Leader / Follower ).
• Memperoleh data akurat.
• Ahli.

Cara penyajian:

• Angka akurat
• Informatif
• Mudah dilihat pergerakannya

Faktor yang mempengaruhi penyusunan budget yaitu:

1. Faktor intern adalah faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Factor-faktor tersebut antara lain berupa penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan, modal kerja yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki, kapasitas perusahaan yang dimiliki, dll.
2. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada diluar perusahaan tapi mempengaruhi kehidupan perusahaan. Factor-faktor tersebut antara lain berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, penyebaran penduduk, agama, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat, dll.

Anggaran (Budget) yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan, yang sering dinamakan Budget Komprehensif. Secara garis besar isi dari Budget Komprehensif terdiri dari:

1. Budget Taksiran (Forecasting Budget), berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dan keadaan (posisi) financial perusahaan pada saat tertentu pada waktu yang akan datang.
2. Budget Variabel, berisi tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya ”semi-variabel” sehubungan dengan adanya produktivitas perusahaan.
3. Analisa Statistika dan Matematika Pembantu, yang dipergunakan untuk membuat taksiran-taksiran serta mengadakan penilaian (evaluasi) dalam rangka mengadakan pengawasan kerja.
4. Laporan Budget (Budget Report), yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara budget dan realisasinya sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan sebab-sebabnya, baik yang bersifat positif (menguntungkan) maupun negative (merugikan), sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tindak lanjut (follow-up) yang segera perlu dilakukan.

PERPAJAKAN KEL 7

PPh PASAL 25 DAN PPh FINAL

A.     PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25

1.    Devinisi

Ketentuan pasal 25 Undang - Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

a.      Wajib Pajak membayar sendiri ( PPh pasal 25).

b.      Melalui pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23,dan 24).

2.    Cara Perhitungan Besarnya PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a.      Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24.

Setelah dilakukan pengurangan kemudian dibagi 12 (duabelas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh:

Jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang

terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2005                                            Rp 30.000.000

Pada tahun 2005, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:

PPh Pasal 21                                                                                        Rp   8.000.000

PPh pasal 22                                                                                               2.000.000

PPh Pasal 23                                                                                              2.000.000

PPh Pasal 25                                                                                             12.000.000

                                                                                                                        Rp 24.000.000

Kurang/lebih bayar (pasal 29) tahun 2005                                                     Rp   6.000.000

Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2006 adalah:

PPh yang terutang tahun 2006                                                                       Rp 30.000.000

Pengurang:

PPh Pasal 21                            Rp 8.000.000

 PPh pasal 22                                 2.000.000

PPh Pasal 23                                  2.000.000

                                                                                                                      (Rp 12.000.000)

Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2006                                                Rp 18.000.000

Besaarnya PPh pasal 25 per bulan:

Rp 18.000.000/12 = Rp 1.500.000

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.

3.    Beberapa Masalah/Kasus Untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

a.     Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Tuan Dias menyampaikan SPT Tahunan PPh 2005 pada bulan Maret 2006. Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2005 adalah Rp 1.500.000. Maka  besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2006 masing-masing Rp. 1.500.000.

Jadi, Tuan dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2006 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.500.000.

b.     Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahuan Pajak Pengahasilan tahun pajak 2001 yang disampikan WP dalam bulan Maret 2002, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sebesar Rp 1.250.000. Dalam bulan Juni 2002 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak tahun 2001 yang menghasilkan besarnya angsiran pajak setiap bulan Rp 2.000.000. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2002 adalah sebesar Rp 2.000.000. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dan angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahuan (SPT). 

4.    Hal-Hal Tertentu Untuk Perhitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a.      Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh.
5. WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP.

Contoh:

1.      Penghasilan PT Dira tahun 2005 adalah sebesar Rp 150.000.000. sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp 200.000.000. sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2005 sebesar Rp 50.000.000.

Pada tahun 2005 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp 3.250.000, dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri.

                        Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2006:

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp 150.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 100.000.000.

PPh terutang

                        5% x Rp 50.000.000   =                       Rp 2.500.000

                        15% x Rp 50.000.000 =                       Rp 7.500.000

2.      Pada tahun 2005, Abas memperoleh penghasilan teratur sebesar Rp 12.000.000. Penghasilan tidak teratur Abas sejak tahun 2005 adalah sebesar Rp 8.000.000.

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2006 Abas adalah hanya dari penghasilan teratur saja sebesar Rp 12.000.000.

3.      PT Luwes yang bergerak dibidang konveksi dalam tahun 2006 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 18.000.000. Pada bulan Juli 2006 pabrik milik PT Luwes terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai bulan Agustus 2006 dapat disesuaikan menjadi lebih kecil  daripada Rp 18.000.000.

4.      PT Trendy yang bergerak dibidang konveksi dalam tahun 2006 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 18.000.000. Mulai bulan Mei 2006 PT Trendy mengalami peningkkatan penjualanyang sangat besar dan diperkirakan PKP-nya akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai bulan Agustus 2006 dapat disesuaikan menjadi lebih besar daripada Rp 18.000.000.

5.    Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP Tertentu lainnya

Berdasarkan UU PPh pasal 25 ayat (7) perhitungan PPh pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

a.      Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

ü  Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP baru dihitung berdasar jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

ü  Penghasilan netto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal wajib pajak wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan norma perhitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan / melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilan netto).

ü  Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan nettonya dikurangi PTKP terlebih dahulu.

Contoh:

1.      PT Almond, perusahaan yang baru berdiri terdaftar sebagai Wajib Pajak pada awal bulan Juni 2006. Selama bulan Juni penjualan PT Almond sebesar Rp 10.000.000 dan biaya-biaya yang tersedia adalah sebesar Rp 6.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk masa Juni 2006 adalah:

Penjualan                                                                                     Rp 10.000.000

Biaya                                                                                             Rp    6.000.000

Penghasilan netto sebulan                                                           Rp    4.000.000

Penghasilan netto disetahunkan

(12 x Rp 4.000.000)                                                                      Rp 48.000.000

PPh Pasal 25 terutang:

5% x Rp 48.000.000 = Rp 2.400.000

PPh Pasal 25 bulan Juni:

Rp 2.400.000 / 12 = Rp 200.000

2.      Setiawan mulai usaha bengkel 3 Februari 2006, penerimaan bruto bulan Februari 2006 Rp 40.000.000. Prosentase Normal Perhitungan misalnya untuk usaha bengkel motor 22,5% Setiawan kawin dan mempunyai 2 anak.

Perhitungan PPh Pasal 25:

Penghasilan Netto bulan Februari

(22,5% x Rp 40.000.000)                                      Rp 9.000.000

Penghasilan Netto setahun

12 x Rp 9.000.000                                                                        Rp 108.000.000

PTKP                                                                                             (Rp  19.800.000)

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp  88.200.000

PPh Pasal 25 terutang:

     5% x Rp 50.000.000   =                                   Rp 2.500.000

     15% x Rp 38.200.000 =                                   Rp 5.730.000

                                                                             Rp 8.230.000

PPh Pasal 25 bulan Februari:

     Rp 8.230.000 / 12 = Rp 685.333.

b.      Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau finansial lease dengan hak opsi adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Contoh:

PT Bank Dara Sejahtera berdiri 1 April 2006. Dalam laporan tirwulan April sampai dengan Juni 2006 menunjukkan penghasilan netto Rp 25.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk bulan April, Mei dan Juni 2006 adalah:

Penghasilan netto triwulan                                                          Rp   25.000.000

Penghasilan netto disetahunkan

(4 x Rp 25.000.000)                                                                      Rp 100.000.000

PPh Pasal 25 terutang:

     5% x Rp 50.000.000      =                                Rp    2.500.000

     15% x x Rp 50.000.000 =                                 Rp    7.500.000

                                                                             Rp  10.000.000

PPh Pasal 25 bulan April. Mei dan Juni:

     Rp 10.000.000 : 12 = Rp 833.333

c.       Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (finansial lease) yang merupakan WP baru maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

d.      Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi WP Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan 2% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasukl kendaraan bermotor dan restoran.

e.      Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali Wajib Pajak Bank dan Wajib Pajak Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Apabila ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan neto menurut RKAP setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.

Contoh:

PT Jogja Bangkit adalah sebuah BUMD dibawah Pemerintah Kota Yogyakarta, menyusun RKAP Tahun 2006 dengan penghasilan netto sebesar Rp 12.000.000.000. Kredit Pajak (PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24yang dapat dikreditkan) Tahun 2006 berjumlah Rp 100.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2006 adalah:

Penghasilan netto                                                                                    Rp 1.000.000.000

PPh Pasal 25 terutang:

            5% x Rp 50.000.000     =                                 Rp     2.500.000

            15% x Rp 200.000.000 =                                 Rp   30.000.000

25% x Rp 750.000.000 =                                 Rp 187.500.000

                                                                                                                        Rp    220.000.000

Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, dan 24)                                                  (Rp      42.500.000)

PPh yang dibayar sendiri                                                                           Rp   177.500.000

PPh pasal 25 masa:

Rp 177.500 : 12 = Rp 14.791.666

B.   PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL

1.    Devinisi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. Atau dengan kata lain, Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan  jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

2.    Karakteristik PPh Final

a.      Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.

b.      Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan.

c.       Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

3.    Objek PPh Bersifat Final

a.      Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan  dari  transaksi  saham  dan  sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4.    Tarif PPh Final

a.     Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito Dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan berupa bunga deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000. Menurut PP No. 131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito atau tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh WP dalam negeri dan BUT dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

 

Sedangkan bagi WP luar negeri selain BUT, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Potongan PPh ini tidak dilakukan terhadap:

ü  Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

ü  Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.

ü  Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

ü  Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

b.     Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek

Pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002. Menurut PP No. 6 tahun 2002, atas penghasilan yang diterima WP berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan di bursa efek dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh tersebut adalah:

a.      Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar:

ü  15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT,

ü  20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi WP penduduk/berkedudukan diluar negeri.

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

b.      Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:

ü  15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT,

ü  20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi WP penduduk/berkedudukan diluar negeri.

dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interes).

c.       Atas diskoto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar:

ü  15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT,

ü  20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi WP penduduk/berkedudukan diluar negeri. Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

dari selisih harga jual atau nominal diatas harga perolehan obligasi.

Pemotong PPh Final dilakukan oleh:

ü  Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan Diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi.

ü  Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.

c.      Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan

pengenaan pajak penghasilan final penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

 

Contoh:

PT ABC menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar Rp 40.000.000.

PPh yang dipotong adalah:

            10% x Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000.

d.     Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Wajib Pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PPh Final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

 

Ø Subjek Pajak

ü  Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas sendiri, Pajak Penghasilan yan terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tanah dan/atau bangunan,wajib membayar.

ü  Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan telah dipenuhi dengan menyerahkan fotocopy Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.

ü  Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenag adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ø Objek Pajak

ü  Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.

ü  Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

ü  Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Ø Pengecualian

Pengecualian PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:

ü  Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

ü  Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

ü  Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarahdalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang peraturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

ü  Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

ü  Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

ü  Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

e.    Pajak Penghasilan Final Atas Usaha Jasa Konstruksi

Pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000. Menurut PP No. 140 tahun 2000, atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang:

ü  Jasa pelaksanaan konstruksi.

ü  Jasa perencanaan konstruksi.

ü  Jasa pengawasan konstruksi.

yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000, dikenakan PPh yang bersifat final.

Besarnya PPh yang dipotong adalah:

a.      Atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi adalah 2% dari jumlah imbalan bruto.

 

b.      Atas imbalan jasa perencanaan konstruksi adalah 4% dari jumlah imbalan bruto.

 

c.       Atas imbalan jasa pengawasan konstruksi adalah 4% dari jumlah imbalan bruto.

 

Pajak dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa.

f.      Pajak Penghasilan Final Atas Hadiah Undian

pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan berupa hadiah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000. Munurut ketentuan peraturan tersebut penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian.

 

Contoh:

PT Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000.

PPh yang dipotong adalah:

25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000.

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

ü  Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto.

ü  Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

ü  Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

ü  Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.